BAGIAN KERJASAMA

Keberadaan Universitas Brawijaya didirikan atas jalinan kerja sama yang baik antara birokrat, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha di sekitar Malang. Pada awalnya kerja sama tersebut dalam rangka membangun Universitas Brawijaya secara fisik dan bantuan dalam proses pendidikan. Kemudian pada masa selanjutnya mengarah pada berbagai kegiatan yang saling menguntungkan masing-masing pihak. Hal ini dilakukan baik dengan instansi pemerintah lokal, regional, maupun pusat. Jalinan kerja sama ini bahkan berkembang hingga mencakup berbagai lembaga asing/luar negeri.

Kerja sama luar negeri diawali dengan perguruan tinggi Australia pada tahun 1970-an melalui Program Asian-Australian Universities Coorperation Scheme (AAUCS), melalui kegiatan short course dan pengiriman dosen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang ke Australia. Di bidang penelitian kerja sama diawali dengan Cassava Research Project yang disponsori oleh International Development Research Centre (IDRC) Canada pada tahun 1975. Sejak tahun 1976 kerja sama luar negeri dikembangkan dengan Wageningen Agricultural University (WAU) melalui proyek Netherlands Universities Foundation For International Cooperation (NUFFIC) dengan tujuan utama peningkatan kualitas proses belajar-mengajar.

Pada saat itu, aktivitas kerja sama luar negeri dikoordinasikan oleh Direktur Penelitian dan Afiliasi. Selanjutnya, koordinasi kerja sama luar negeri dilakukan oleh seorang koordinator sebagai staf khusus Pembantu Rektor I (Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0197/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, pengelolaan bidang kerja sama merupakan tanggung jawab Pembantu Rektor I dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Seiring dengan perkembangan organisasi Universitas Brawijaya dan dengan dilantiknya Pembantu Rektor IV, maka pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pengelolaan bidang kerja sama menjadi tanggung jawab Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja sama dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.  Sejak tahun 2006 sesuai kebutuhan organisasi dan restrukturisasi pada waktu itu, maka jabatan Pembantu Rektor IV ditiadakan, sehingga pengelolaan kerja sama dibawah Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi kembali dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama.

Dengan semakin meningkatnya jejaring kerja sama baik lingkup nasional maupun internasional, dan dengan ditetapkannya Universitas Brawijaya instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) dari Kementerian Keuangan, maka pada tanggal pada tanggal 21 Februari  2012 terjadi perubahan struktur organisasi dan dibentuknya Bagian Kerja sama sebagai unsur pelaksana administrasi yang bertugas mengelola dan mengembangkan kerja sama secara optimal dengan dasar hukum Keputusan Rektor Nomor 091/SK/2012.

Secara struktural, Bagian Kerja sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Akademik dan Kerja Sama serta Pembantu Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama.

Bagian Kerja sama mempunyai tugas mengembangkan jejaring kerja sama dengan mitra Universitas baik nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Universitas. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kerja sama berfungsi sebagai:

  1. Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama antara Unversitas dengan instansi pemerintah, perusahaan, maupun swasta;
  2. Pelaksana analis, komunikasi, monitoring, dan evaluasi nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama;
  3. Pelaksana analis, implementasi, monitoring, dan evaluasi, pengembangan program serta pelaporan kerja sama;
  4. Inisiator kerja sama/kemitraan antar pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, atau alumni yang dapat digunakan untuk pengembanngan Tridharma dan dukungan program akademik bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa;
  5. Koordinator dan fasilitator pertemuan-pertemuan dengan mitra kerja sama atau kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, atau alumni di tingkat Universitas;
  6. Penyusun materi dan bentuk kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi kerja sama;
  7. Pelaksana kegiatan administrasi kerja sama; dan
  8. Pelaksana pendataan dan pembaruan data kerja sama untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan kerja sama.